Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 122
"Rekomendasi pengenaan sanksi administrasi akan diambil sebagai langkah terakhir setelah
dilakukan pemeriksaan serta pemberian nota pemeriksaan," ujar Putri ketika dihubungi Bisnis,
Jumat, 14 Mei 2021.
Rapat koordinasi terkait dengan hal tersebut, katanya, akan dilaksanakan paling lambat pada
pekan kedua setelah libur Idul Fitri 2021 atau lebaran untuk kemudian diambil langkah-langkah
terhadap perusahaan yang tidak patuh dalam membayarkan THR keagamaan.
Berdasarkan data kotor Kemenaker sampai dengan Jumat, 14 Mei 2021, terdapat 2.269 laporan
terkait dengan pembayaran THR keagamaan. Jumlah tersebut akan bertambah setelah hasil
validasi 13-14 Mei 2021 keluar.
Sementara itu, data kotor untuk pengaduan, terdapat 352 pengaduan yang sudah dan sedang
dalam proses pemeriksaan oleh pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Proses pemeriksaan
tersebut meliputi verifikasi, validasi, dan pemberian rekomendasi sanksi.
Adapun, sanksi yang diatur terkait dengan ketidakpatuhan pembayaran THR mulai dari teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Putri mengatakan perusahaan yang belum membayarkan THR akan diberikan nota pemeriksaan
1 dan 2 oleh pengawas ketenagakerjaan dan jika tidak dilaksanakan maka pemerintah akan
mengeluarkan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada pejabat yang berwenang.
"Seperti pejabat yang mengeluarkan izin usaha, baik di wilayah pusat maupun daerah," katanya.
BISNIS .
121
