Page 543 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 543
Judul Cara Lapor THR Tidak Dibayar Perusahaan
Nama Media Berita Kota Kendari
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg1&6
Jurnalis iis
Tanggal 2021-05-11 13:30:00
Ukuran 321x131mmk
Warna Warna
AD Value Rp 28.890.000
News Value Rp 288.900.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberadaan posko THR keagamaan ini
merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR
keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam pelaksanaannya, poskoTH R2021 ini
melibatkan tim pemantau dari unsur serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB) dan dari unsur
organisasi pengusaha yang duduk dalam keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di
pusat, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Pendirian posko THR
dipusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Batas waktu yang ditentukan paling lambat
7 hari sebelum Hari Raya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penghentian sementara sebagian atau seluruh
alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha
Ringkasan
Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan swasta membayar tunjangan hari raya (THR)
kepada karyawan pada H-7 Lebaran. Artinya, pembayaran THR harus dilakukan maksimal 5-6
Mei 2021 jika Lebaran jatuh pada 13 Mei 2021. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan.
CARA LAPOR THR TIDAK DIBAYAR PERUSAHAAN
Pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan swasta membayar tunjangan hari raya (THR)
kepada karyawan pada H-7 Lebaran. Artinya, pembayaran THR harus dilakukan maksimal 5-6
Mei 2021 jika Lebaran jatuh pada 13 Mei 2021.
542

