Page 544 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 544
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Lantas,
bagaimana jika karyawan juga tak mendapatkan THR dari perusahaan hingga H-7 Lebaran?
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah telah mendirikan posko THR di
34 provinsi. Posko didirikan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan
atas pelaksanaan pembayaran THR.
" Keberadaan posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitas pemerintah agar hak pekerja
atau buruh untuk mendapatkan THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
yang ada," ujar Ida dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (10/5).
Posko tersebut, sambung Ida, memberikan layanan secara luring (offline) di Ruang Pelayanan
Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto Kavling 51
Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan.
Ia memastikan layanan tatap muka tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan untuk
mencegah penularan covid-19. Selain itu, posko THR juga bisa diakses secara daring (online).
Masyarakat bisa mengaksesnya lewat www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500
630.
Ida menyebut layanan posko THR mulai dibuka pada 20 April 2021 hingga 20 Mei 2021.
Pelayanan diberikan dari pukul 08.00-15.00 WIB.
"Dalam pelaksanaannya, posko THR 2021 ini melibatkan tim pemantau dari unsur serikat pekerja
atau serikat buruh (SP/SB) dan dari unsur organisasi pengusaha yang duduk dalam keanggotaan
Dewan Pengupahan Nasional," kata Ida.
Menurutnya, tim pemantau ini bertugas mengawasi operasional posko THR 2021. Lalu, mereka
juga memberikan saran kepada tim posko mengenai pelaksanaan tugas posko THR 2021.
Lihat juga: 19 KA Jarak Jauh Beroperasi saat Larangan Mudik 6-17 Mei 2021
"Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di provinsi dan kabupaten/kota
seluruh Indonesia. Pendirian posko THR dipusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan
koordinasi menjadi lebih efektif," jelas Ida.
Ia meminta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan
perundang-undangan yang berlaku kepada perusahaan yang melanggar pelaksanaan THR 2021.
Dalam kesempatan berbeda, Ida menjelaskan perusahaan yang telat membayar THR kepada
pekerja akan dikenakan denda 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
Namun, denda ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada
pekerjanya.
"Batas waktu yang ditentukan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya," katanya.
Sementara, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan usaha perusahaan
tersebut.
"Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha,"
jelas Ida. (naker/iis)
543
