Page 541 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Ringkasan

Larangan mudik yang mengakibatkan puluhan juta buruh tidak bisa pulang ke kampung halaman
masing-masing dinilai sebuah ironi. Sebab, Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dan India justru
diperbolehkan masuk ke Indonesia bahkan dengan mencarter pesawat. Demikian disampaikan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dilansir Kantor Berita Politik
RMOL, Selasa (11/5).

BURUH DIBERI JALAN BECEK, TKA DIBERI KARPET MERAH

Larangan mudik yang mengakibatkan puluhan juta buruh tidak bisa pulang ke kampung halaman
masing-masing dinilai sebuah ironi. Sebab, Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dan India justru
diperbolehkan masuk ke Indonesia bahkan dengan mencarter pesawat.
Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dilansir
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/5).

"Ironi. Ibaratnya buruh dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA diberi karpet merah dengan
penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis," kata Said Iqbal.

Situasi ini, kata Said Iqbal, diperparah dengan pembayaran THR yang jauh panggang dari api.
Menurutnya, pernyataan Menteri Tenaga Kerja hanya lip services semata. Sementara sanksi yang
akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan sejauh ini pun
sebatas retorika belaka.

Iqbal mengatakan, bagi buruh, datangnya TKA China dan India dengan menggunakan pesawat
carteran di tengah pandemi adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan menciderai rasa keadilan.
Apalagi terjadi di saat jutaan pemudik yang menggunakan motor (bisa dipastikan mereka adalah
buruh) dihadang di perbatasan-perbatasan kota.

"Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan
makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha,"
tegasnya.

Menurut Iqbal, kedatangan TKA dari China dan India tersebut menegaskan fakta, bahwa
omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bahwa pemerintah ingin
memudahkan masuknya TKA China yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal. Padahal
saat ini, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang ter-PHK
akibat pandemi.

"Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus
mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke
Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis," ujar Said Iqbal.

"Fakta hari ini menjelaskan, berdasarkan omnibus law TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu
menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup si perusahaan
pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA)," sambungnya.

Akibatnya, kata dia, jutaan buruh dilarang mudik bahkan disekat di perbatasan kota seperti
warga kelas dua, tetapi TKA disambut sebagai warga kelas satu dengan alasan kebutuhan
industri strategis. Padahal boleh jadi TKA China dan India yang masuk ke Indonesia tersebut
adalah buruh kasar (unskill workers) yang bekerja di industri-industri konstruksi, perdagangan,
baja, tekstil, pertambangan nikel, dan industri-industri lain, yang semestinya bisa merekrut buruh
lokal Indonesia.

540