Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Ringkasan

Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek
pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati
untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko
THR yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi
pelanggaran aturan THR.

PENGUSAHA LANGGAR ATURAN THR AKAN KENA DENDA, TEGURAN HINGGA
PEMBEKUAN USAHA
JAKARTA, - Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan
memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati
untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko
THR yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi
pelanggaran aturan THR.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Ida di Jakarta, pada Jumat (7/5).

Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 1.569 laporan yang
masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri
dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dan yang lainnya.

"Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan, antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19," terangnya.

Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan bahwa Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.

"Kita langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Anwar.

"Tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual
untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR," tambahnya.

Anwar juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
475