Page 477 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 477
Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," kata Anwar.
Anwar juga mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar.
"Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan
sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat
berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha," tegasnya.
Editor : Jujuk Ernawati.
476
