Page 478 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 478
Judul Ini Sederet Sanksi bagi Pengusaha yang Tidak Bayar THR
Nama Media okezone.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/05/07/320/2407345/ini-
sederet-sanksi-bagi-pengusaha-yang-tidak-bayar-thr?page=1
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-05-07 18:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita langsung menidaklanjuti
pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-
dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan
pemeriksaan pelaksanaan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3
telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas
Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan
langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR
Ringkasan
Pemerintah telah menyiapkan sanksi-sanksi kepada perusahaan yang tidak membayarkan THR
sesuai aturan yang telah ditetapkan. Pengusaha wajib membayar THR H-7 Lebaran hingga paling
telat H-1 Lebaran dan secara penuh. Namun, nyatanya masih ada perusahaan yang tidak mampu
membayar THR kepada pekerjanya. Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan bahwa
Kemnaker mengerahkan Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah
untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.
INI SEDERET SANKSI BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK BAYAR THR
JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan sanksi-sanksi kepada perusahaan yang tidak
membayarkan THR sesuai aturan yang telah ditetapkan. Pengusaha wajib membayar THR H-7
Lebaran hingga paling telat H-1 Lebaran dan secara penuh.
Namun, nyatanya masih ada perusahaan yang tidak mampu membayar THR kepada pekerjanya.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan bahwa Kemnaker mengerahkan Pengawas
Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan
pembayaran THR.
477
