Page 483 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 483
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19.
Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR.
Tindak lanjut pengaduan dalam Posko THR dilakukan secara periodic berkoordinasi dengan
dinas-dinas ketenagakerjaan Anwar mendorong perusahaan yang terdampak COVID-19 dan
tidak mampu memenuhi pembayaran THR untuk melakukan dialog dalam pelaksanaan
pembayaran THR dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Jika terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya,
maka harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu
pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
Pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan sebesar 5 persen dari total THR yang
harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.
482
