Page 484 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 484
Judul Sanksi Perusahaan Telat Bayar THR: Teguran hingga Denda 5 Persen
Nama Media liputan6.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4553003/sanksi-perusahaan-
telat-bayar-thr-teguran-hingga-denda-5-persen
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2021-05-07 18:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sanksi tersebut dapat berupa teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi, serta pembekuan kegiatan usaha
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam hal THR keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan
perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat
membayar THR keagamaan sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Selain itu, pengusaha yang
tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi administratif
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SANKSI PERUSAHAAN TELAT BAYAR THR: TEGURAN HINGGA DENDA 5 PERSEN
Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang
terlambat membayar THR keagamaan sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
Selain itu, pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat
dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha," kata Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi, Jumat (7/5/2021).
483
