Page 485 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Oleh karena itu, Kemnaker mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi. Jika
terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka
harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu
pembayarannya.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis, juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.

"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," Jelas Sekjen Anwar.

Adapun Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan
mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April s.d 6 Mei
2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.

Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dan lainnya.

Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19.

484