Page 490 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 490
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling
lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
"Bila THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan maka pengawas akan melakukan
pengawasan pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan
rekomendasi kepada pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat
untuk pengenaan sanksi administratifnya," tutur Anwar.
Bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan akan dikenakan sebesar 5% dari
total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk
membayar. Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat
dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha," ucap Anwar.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
489
