Page 488 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 488
Judul Kemnaker Sanksi Tegas Pelanggar Aturan THR Keagamaan
Nama Media investor.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://investor.id/business/kemnaker-sanksi-tegas-pelanggar-aturan-
thr-keagamaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-07 18:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan
informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Beberapa permasalahan pembayaran
THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar
bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan
perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid -19
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita langsung menindaklanjuti
pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian berkoordinasi dengan dinas-dinas
ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan
pelaksanaan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Bagi perusahaan yang terdampak Covid
-19 dan tidak mampu memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk
pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Bila THR keagamaan tidak dibayar
sesuai kesepakatan maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Sanksi tersebut dapat berupa teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi, serta pembekuan kegiatan usaha
487
