Page 489 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Ringkasan

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat aspek pengawasan
dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2021 bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah, meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk turun tangan langsung
menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke posko THR. Kepala daerah juga diminta
untuk tidak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan
THR.

KEMNAKER SANKSI TEGAS PELANGGAR ATURAN THR KEAGAMAAN

JAKARTA, - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat aspek
pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk
turun tangan langsung menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke posko THR. Kepala
daerah juga diminta untuk tidak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi
pelanggaran aturan THR.

"Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka
sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan
THR," ucap Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (7/5).

Berdasarkan data Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 tercatat ada 1.569
laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April sampai dengan 6 Mei 2021.
Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR. Ada berbagai kategori
sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya adalah ritel, jasa
keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, industri makanan dan
minuman, dll.

"Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid -
19," ucap Ida Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya mengerahkan Pengawas
Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan
pembayaran THR.

"Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," tutur Anwar.
Pihak Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) telah melakukan koordinasi dengan seluruh kepala
dinas ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan dan mediator di seluruh Indonesia melalui
virtual untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR.
"Bagi perusahaan yang terdampak Covid -19 dan tidak mampu memenuhi pembayaran THR,
didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan tetap
mengacu pada peraturan perundangan," ucapnya.

Anwar juga mengingatkan pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat
perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada

488