Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 479
"Kita langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata Anwar di Jakarta, Jumat
(7/5/2021).
"Tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual
untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR," tambahnya.
Anwar juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," kata Anwar.
Anwar juga mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pengusaha untuk membayar.
"Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan
sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat
berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha," tegasnya.
478
