Page 520 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 520
POSKO THR KEMNAKER TERIMA 899 ADUAN HINGGA H-7 LEBARAN
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat,
ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April sampai dengan 6 Mei
2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dan lainnya.
"Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama
sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar
bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-
19," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Jumat (7/5).
Sementara itu, Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan Kemnaker mengerahkan
Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR. "Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR
secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk
memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," kata
Sekjen Anwar.
Bahkan tadi pagi, Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala
Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui
virtual untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR.
Sanksi Denda 5 Persen Bagi Perusahaan yang Telat Bayarkan THR Dia mengingatkan terdapat
denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan sebesar 5 persen dari total
THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
Disamping itu, Sekjen Anwar mengimbau bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak
mampu memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Sekjen Anwar juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat
perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis juga harus didukung dengan bukti laporan keuangan
2 tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya Lebaran.
"Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi
administratifnya," jelas Sekjen Anwar.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6 [bim].
519
