Page 524 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 524
pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan
secara kekeluargaan dan dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.
Kemudian hasilnya dari dialog antara perusahaan dan pekerja harus dilaporkan ke Dinas
Ketenagakerjaan setempat dengan pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari
raya keagamaan. Terdapat sanksi juga bagi perusahaan yang tidak membayar THR Keagamaan
tersebut.
"SE Menaker menyebutkan bahwa tidak memberikan peluang bagi perusahaan yang tidak
mampu. Itu hanya menekankan, bagi yang mampu minimal 1 minggu sebelum hari raya harus
dibayar. Jadi tidak ada kata lain, selain harus bayar," ucapnya.
Menurut Anton, kewajiban pembayaran THR tersebut tidak memberikan kesempatan kepada
perusahan-perusahaan yang masih mengalami kendala keuangan seperti perhotelan atau
transportasi hingga UMKM. Padahal, perusahaan sejenis itu masih kesusahan untuk dapat
mempertahankan operasional mereka.
"Kita tahu pandemi ini melanda bukan hanya di kita saja tetapi juga melanda di seluruh dunia.
Ini juga bukan kesalahan perusahaan tapi force majeure. Mestinya ini keadaan tidak normal tapi
dipaksakan supaya melakukan kegiatan normal (pembayaran THR penuh)," tuturnya.
Anton juga mengatakan bahwa sikap pasrah tersebut disampaikan lantaran masukan para
pengusaha dalam perundingan tripartit ternyata tidak dihiraukan. Perwakilan pengusaha sudah
menyatakan masalah yang dihadapi setiap pengusaha.
"Semestinya kebijakan yang telah keluar tersebut bagi perusahaan yang benar-benar tidak
mampu silahkan melakukan perundingan bipartit karena yang paling tahu mengenai kondisi
perusahaan adalah manajemen dan karyawan. Kita ini hanya mau ambil telur atau ayamnya
yang kita pertahankan ? Yang bijaksana harusnya seperti itu," kata Anton
523
