Page 523 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 523

Judul               Tidak Mampu Membayar THR Penuh, Beberapa Pengusaha Mengaku
                                    Pasrah
                Nama Media          kabarlumajang.pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://kabarlumajang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-
                                    421883420/tidak-mampu-membayar-thr-penuh-beberapa-pengusaha-
                                    mengaku-pasrah
                Jurnalis            Yahya Basit
                Tanggal             2021-05-07 17:34:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Ringkasan

              Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton
              J.Supit mengatakan bahwa beberapa pengusaha di sejumlah sektor masih mengalami kesulitan
              untuk  membayar  THR  (Tunjangan  Hari  Raya)  secara  penuh  bagi  karyawannya.  Dilansir
              KabarLumajang.com dari laman Antara, ia mengatakan bahwa pihaknya pasrah jika nantinya
              ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi administrasi yang sesuai dengan Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 mengenai Pengupahan.



              TIDAK MAMPU MEMBAYAR THR PENUH, BEBERAPA PENGUSAHA MENGAKU PASRAH
              KABAR LUMAJANG - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan
              Industrial  Anton  J.Supit  mengatakan  bahwa  beberapa  pengusaha  di  sejumlah  sektor  masih
              mengalami  kesulitan  untuk  membayar  THR  (Tunjangan  Hari  Raya)  secara  penuh  bagi
              karyawannya.

              Dilansir  KabarLumajang.com  dari  laman  Antara,  ia  mengatakan  bahwa  pihaknya  pasrah  jika
              nantinya ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi administrasi yang sesuai dengan
              Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 mengenai Pengupahan.
              "Terserah pemerintah, katanya ada sanksi. Silakan saja untuk pemerintah yang mengurus karena
              masalah ini sudah di luar kemampuan kami," kata Anton.

              Sebelumnya,  Pemerintah  telah  mengeluarkan  melalui  Surat  Edaran  Menaker  RI  Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan  Pemberian  THR  Keagamaan  tahun  2021  bagi
              Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
              Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  dan  Peraturan  Menaker
              Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Menurut Anton bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR
              2021  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Dalam  edaran  yang  sudah  dikeluarkan

                                                           522
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528