Page 552 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Judul Soal Sanksi Tidak Bayar Penuh THR, Kadin Sebut Terserah Pemerintah
Nama Media tirto.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://tirto.id/soal-sanksi-tidak-bayar-penuh-thr-kadin-sebut-terserah-
pemerintah-gflp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-07 15:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Terserah pemerintah, kan, katanya ada
sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini sudah di luar kemampuan kami

negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) SE Menaker menyebutkan bahwa tidak
memberikan peluang bagi yang tidak mampu. Itu hanya menekankan, bagi yang mampu minimal
1 minggu sebelum Lebaran harus bayar. Yang tidak mampu harus lapor ke pemda, tapi paling
lambat 1 hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar

negative - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Kita tahu pandemi ini kan melanda bukan
cuma kita, tapi juga dunia. Kedua, ini juga bukan kesalahan perusahaan, tapi force majeure.
Mestinya ini keadaan tidak normal tapi dipaksakan supaya melakukan hal normal (membayar
THR penuh)

neutral - Anton J. Supit (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial) Semestinya kebijakan yang keluar itu
(perusahaan) yang betul-betul tidak mampu silakan berunding bipartit karena yang paling tahu
kondisi di dalam perusahaan adalah manajemen dan karyawan. Kedua, kita ini hanya mau ambil
telur atau ayamnya yang kita pertahankan? Yang bijaksana harusnya seperti itu

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR merupakan pendapatan non upah yang
wajib dibayarkan pada pekerja/butuh paling lama 7 hari sebelum hari keagamaan tiba. Kami
mohon pada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR buruh sesuai
perundangan. Butuh komitmen untuk pengusaha membayar THR secara penuh dan tepat waktu

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kalau pun [perusahaan] terdampak,
kelonggarannya adalah THR tetap harus dibayarkan, paling lambat dibayar sebelum hari
keagamaan

551