Page 553 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Ringkasan

Kadin mengaku pasrah bila ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi administratif
karena THR 2021 tidak dibayar penuh. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit mengakui pengusaha
di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) penuh bagi
para karyawannya. Ia pun mengakui bila hal ini tak sesuai dengan Surat Edaran Menaker soal
pembayaran THR secara penuh.

SOAL SANKSI TIDAK BAYAR PENUH THR, KADIN SEBUT TERSERAH PEMERINTAH

Kadin mengaku pasrah bila ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi administratif
karena THR 2021 tidak dibayar penuh.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Anton J. Supit mengakui pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan
untuk bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) penuh bagi para karyawannya. Ia pun
mengakui bila hal ini tak sesuai dengan Surat Edaran Menaker soal pembayaran THR secara
penuh.

Anton pun mengaku pasrah jika nantinya ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi
administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Terserah pemerintah, kan, katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini
sudah di luar kemampuan kami," kata Anton dihubungi di Jakarta, Jumat (7/5/2021).

Menurut Anton, berdasarkan keputusan pemerintah melalui Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.

Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan
pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Terdapat sanksi
bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.
"SE Menaker menyebutkan bahwa tidak memberikan peluang bagi yang tidak mampu. Itu hanya
menekankan, bagi yang mampu minimal 1 minggu sebelum Lebaran harus bayar. Yang tidak
mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat 1 hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak
ada kata lain, harus bayar," kata dia.

Menurut Anton, kewajiban tersebut tidak memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan di
sektor yang masih lesu seperti perhotelan atau transportasi, hingga UMKM. Padahal, sektor-
sektor tersebut saja masih terseok untuk bisa mempertahankan operasional mereka.
"Kita tahu pandemi ini kan melanda bukan cuma kita, tapi juga dunia. Kedua, ini juga bukan
kesalahan perusahaan, tapi force majeure. Mestinya ini keadaan tidak normal tapi dipaksakan
supaya melakukan hal normal (membayar THR penuh)" kata dia.

552