Page 558 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 558

Teman lainnya bercerita, mengenai rencananya jika uang THR sudah cair. "Tahun ini THR-ku
              mau tak -belikan HP untuk anakku, Mas. Sudah dari akhir tahun lalu sudah merengek minta
              dibeliin  HP  baru.  HP  yang  dipakai  saat  ini  sudah  sering  hang,  apalagi  kalau  dipakai  untuk
              mengikuti jadwal pembelajaran jarak jauh sama gurunya, untuk buka aplikasi Zoom sudah ndak
              kuat. Jadi sering ngganggu bapak-ibunya untuk pinjam HP," katanya panjang.

              Dari situ saya malah jadi tertarik dengan teman-teman lainnya, bagaimana mengalokasikan dana
              THR mereka, terutama dari para pegawai yang gajinya menggunakan standar UMK. Ada teman
              yang ingin beli kursi sofa; dia habis pindahan, beli rumah subsidi yang harganya di bawah 150
              juta itu. Di rumah barunya, dia belum memiliki kursi untuk ruang tamu. Ada lagi yang sudah
              mengincar barang elektronik untuk mengisi rumahnya, seperti kulkas dan kipas angin.

              Kapan lagi, karyawan dengan gaji UMK bisa membeli keinginan-keinginannya, kalau bukan saat
              momen hari raya seperti ini, dari mendapatkan THR? Kapan lagi bisa mendapatkan 'gaji' utuh
              tanpa kena potongan-potongan? Ya potongan BPJS, ya koperasi, ya cicilan, yang biasanya sudah
              menanti ketika tanggal gajian tiba.

              Walaupun tahun ini tidak boleh mudik Lebaran, bukan berarti uang THR tidak dibutuhkan. Karena
              selama ini, THR sudah menjadi rutinitas yang pasti mereka dapatkan setiap tahun. Juga sudah
              masuk perencanaan anggaran keluarga setiap menjelang hari raya tiba.

              Orang-orang tidak hanya menganggap THR sekadar tunjangan semata. Tapi, lebih dari itu, THR
              sudah  menjadi  hal  pokok.  Terutama  bagi  karyawan  yang  gajinya  pas-pasan;  yang
              penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan saja. Jadi, mana mungkin
              karyawan bisa ikut merayakan hari raya apabila hanya mengandalkan gaji saja? Padahal jika kita
              lihat,  gaji  dengan  standar  UMK  di  Sragen,  di  daerah  tempat  tinggal  saya,  tahun  2021  ini
              besarannya Rp 1.829.500. Bisa dibayangkan, dengan upah hanya "segitu", atau katakanlah naik
              sedikit dari itu, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saja --mana cukup? Maka kebanyakan
              orang-orang yang berpenghasilan seperti itu berusaha memiliki 'sampingan' selain kerja utama
              mereka di pabrik. Ada yang di rumahnya mereka nyambi beternak, dengan piara ayam, kelinci,
              kambing, atau sapi. Ada yang nyambi jadi ojek online. Ada yang jadi kurir pengantar laundry.
              Apapun dilakukan untuk menambah penghasilan agar kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi.

              Jadi setelah 8 jam bekerja, saat kembali ke rumah, mereka masih harus menguras keringat lagi
              di tempat lain. Setiap hari. Betapa hari ini, kebutuhan hidup menuntut mereka seakan hanya
              untuk mengejar uang semata! Jika kita mengikuti berita, seharusnya kekhawatiran akan tidak
              adanya THR sudah terobati. Manakala Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah membuat
              surat edaran terkait pembayaran THR tahun ini pada 14 April lalu. Bahwa perusahaan harus
              membayarkan  THR  kepada  pekerja/buruhnya.  Baik  pekerja  yang  berstatus  tetap  maupun
              kontrak, dan bagi pekerja/buruh yang sudah melewati masa kerja 1 bulan. Tidak boleh lagi dicicil
              seperti tahun lalu, saat pandemi Covid-19 baru heboh-hebohnya.

              Perusahaan harus membayar THR kepada karyawan maksimal H-7 hari raya keagamaan. Tapi,
              bagi perusahaan yang tidak mampu secara finansial untuk membayarkan THR sesuai waktu yang
              ditentukan  karena  terdampak  pandemi  Covid-19,  boleh  menangguhkan  pembayaran  THR
              maksimal satu hari sebelum hari raya keagamaan.

              Pengusaha harus menunjukkan bukti-bukti, yaitu melaporkan keadaan finansial mereka secara
              transparan.  Juga  harus  sudah  melakukan  dialog  dengan  karyawan,  yang  dibuktikan  dengan
              tanda tangan secara tertulis yang memuat kapan perusahaan akan membayar THR-nya.

              Jika perusahaan tidak membayar sesuai ketentuan di atas, akan diberikan sanksi. Bisa berupa
              denda,  bisa  pengurangan  izin  produksi,  sampai  penutupan  izin  usaha.  Selain  juga,  tidak
              menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap harus membayar THR kepada karyawannya.


                                                           557
   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563