Page 559 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 559
Sanksi tersebut membuat pengusaha harus berpikir dua kali apabila mau menangguhkan THR
untuk para pegawainya.
Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga membuat Posko THR dari tingkat pusat sampai
tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya, memberikan pelayanan informasi, konsultasi,
maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR. Sehingga hak pekerja/buruh untuk
mendapatkan THR benar-benar dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Saya sempat bertanya kepada seorang teman yang bekerja di HRD pada perusahaan padat
karya, bagaimana rencana pelaksanaan THR di tempatnya tahun ini. Dia pun mengkonfirmasi
bahwa tahun ini sepertinya akan dibayarkan full -- tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Karena,
perusahaan di tempatnya bekerja tidak ingin mendapatkan sanksi yang begitu berat apabila
mangkir. Yakni, (denda) 5% dari biaya seluruh THR karyawannya.
Para pekerja di bawah barangkali tidak mengerti mengenai keuangan perusahaan, atau aturan
mengenai pembayaran THR. Tahunya, hanya berharap perusahaan di tempat kita bekerja
membayar THR tepat pada waktunya. Demi bisa melihat senyum anak-anak kita, bisa
mengenakan pakaian baru untuk Salat Id di hari raya nanti.
Johan Hariyanto pegawai swasta di bagian HRD, tinggal di Sragen
558
