Page 554 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Anton menambahkan sikap pasrah itu disampaikan lantaran masukan pengusaha dalam
perundingan tripartit ternyata tidak dihiraukan. Ia mengatakan perwakilan pengusaha sudah
menyatakan masalah yang dihadapi pengusaha.

"Semestinya kebijakan yang keluar itu (perusahaan) yang betul-betul tidak mampu silakan
berunding bipartit karena yang paling tahu kondisi di dalam perusahaan adalah manajemen dan
karyawan. Kedua, kita ini hanya mau ambil telur atau ayamnya yang kita pertahankan? Yang
bijaksana harusnya seperti itu," kata Anton.

Menaker Ida Fauziyah sebelumnya meminta pengusaha untuk membayar THR 2021 pekerja
secara penuh. Batas waktu pembayaran THR pun harus diserahkan kepada pekerja paling lambat
tujuh hari sebelum hari raya.

"THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pada pekerja/butuh paling lama
7 hari sebelum hari keagamaan tiba. Kami mohon pada para kepala daerah untuk memastikan
perusahaan membayar THR buruh sesuai perundangan. Butuh komitmen untuk pengusaha
membayar THR secara penuh dan tepat waktu," kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin
(12/4/2021).

Ida menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena pemerintah sudah memberi dukungan
berupa insentif kepada para pengusaha untuk mengatasi dampak COVID-19. Kemenaker juga
sudah berdiskusi baik dengan dewan pengupahan nasional dan buruh soal ini.

"Kalau pun [perusahaan] terdampak, kelonggarannya adalah THR tetap harus dibayarkan, paling
lambat dibayar sebelum hari keagamaan," jelas Ida.

Kelonggaran lain yang diberikan pemerintah kepada pengusaha yang tidak mampu membayar
THR adalah melakukan dialog dengan buruh/pekerja mengenai kondisi perusahaan. Pembahasan
ini dilakukan secara kekeluargaan dan perusahaan wajib menjelaskan secara transparan
mengenai kondisi keuangan selama dua tahun terakhir.

553