Page 555 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 555
Judul Sulit bayar THR penuh, pengusaha pasrah pada keputusan pemerintah
Nama Media antaranews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2144230/sulit-bayar-thr-penuh-
pengusaha-pasrah-pada-keputusan-pemerintah
Jurnalis Ade irma Junida
Tanggal 2021-05-07 15:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J.
Supit mengakui pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar Tunjangan
Hari Raya (THR) penuh bagi para karyawannya. Ia pun mengaku pasrah jika nantinya ada
perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
SULIT BAYAR THR PENUH, PENGUSAHA PASRAH PADA KEPUTUSAN PEMERINTAH
Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Anton J. Supit mengakui pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) penuh bagi para karyawannya.
Ia pun mengaku pasrah jika nantinya ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi
administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Terserah pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini
sudah di luar kemampuan kami," kata Anton dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut Anton, berdasarkan keputusan pemerintah melalui Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan
perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.
554
