Page 556 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan
pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Terdapat sanksi
bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.

"SE Menaker menyebutkan bahwa tidak memberikan peluang bagi yang tidak mampu. Itu hanya
menekankan, bagi yang mampu minimal 1 minggu sebelum Lebaran harus bayar. Yang tidak
mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat 1 hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak
ada kata lain, harus bayar," katanya.

Menurut Anton, kewajiban tersebut tidak memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan di
sektor yang masih lesu seperti perhotelan atau transportasi, hingga UMKM. Padahal, sektor-
sektor tersebut saja masih terseok untuk bisa mempertahankan operasional mereka.

"Kita tahu pandemi ini kan melanda bukan cuma kita tapi juga dunia. Kedua, ini juga bukan
kesalahan perusahaan tapi force majeure. Mestinya ini keadaan tidak normal tapi dipaksakan
supaya melakukan hal normal (membayar THR penuh)," katanya.
Anton juga menambahkan sikap pasrah itu disampaikan lantaran masukan pengusaha dalam
perundingan tripartit ternyata tidak dihiraukan. Ia mengatakan perwakilan pengusaha sudah
menyatakan masalah yang dihadapi pengusaha.

"Semestinya kebijakan yang keluar itu (perusahaan) yang betul-betul tidak mampu silakan
berunding bipartit karena yang paling tahu kondisi di dalam perusahaan adalah manajemen dan
karyawan. Kedua, kita ini hanya mau ambil telur atau ayamnya yang kita pertahankan? Yang
bijaksana harusnya seperti itu," pungkas Anton.

555