Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 103
Judul Pengusaha Jengkel UMK Karawang Naik
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215182356-92-
582537/pengusaha-jengkel-umk-karawang-naik
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-15 20:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua APINDO) Kami sebetulnya jengkel, sangat jengkel dengan
kepala daerah yang cara pikirnya saya enggak ngerti lagi. Kami usaha supaya jangan terjadi
penyusutan di sektor formal tapi regulasi yang dikeluarkan kepala daerah, yang saya enggak
tahu cara berpikirnya, justru mendorong sektor formal ini jadi menyusut
neutral - Soebronto Laras (Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Apindo) Bisa
dibayangkan kalau Rp500 ribu per karyawan, di sektor otomotif, di grup Gaikindo, bayangkan
berapa yang harus dibayar sepanjang 12 bulan
negative - Soebronto Laras (Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Apindo) 2020
ini aja kami udah enggak bisa napas
neutral - Rizal Affandi Lukman (eputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Tidak ada masalah upahnya tinggi, asalkan
produktivitasnya, juga kompetensinya di bidang teknologi itu adalah yang utama
Ringkasan
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Hariyadi Sukamdani mengaku jengkel
dengan keputusan Bupati Karawang menaikkan Upah Minimum ( UMK ) di tengah pandemi covid-
19. Menurut Hariyadi, keputusan tersebut tak bijak lantaran dapat menimbulkan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan membuat banyak masyarakat kembali ke sektor informal.
PENGUSAHA JENGKEL UMK KARAWANG NAIK
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) Hariyadi Sukamdani mengaku jengkel
dengan keputusan Bupati Karawang menaikkan Upah Minimum ( UMK ) di tengah pandemi covid-
19. Menurut Hariyadi, keputusan tersebut tak bijak lantaran dapat menimbulkan pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan membuat banyak masyarakat kembali ke sektor informal.
102
