Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020

provinsi dan kabupaten/kota untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas, melalui
penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan layanan bidang ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, kata dia, pelayanan dinas ketenagakerjaan di kabupaten dan kota merupakan
garda layanan terdepan yang bersentuhan langsung dengan urusan ketenagakerjaan di daerah.

"Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan perlu mendorong dan mengingatkan semua pihak,
terutama para pengambil kebijakan di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, terhadap
nilai penting untuk segera mengimplementasikan layanan disabilitas dalam bidang
ketenagakerjaan," ujaranya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/12/2020).

Terkait dengan langkah tersebut, pihaknya telah menyiapkan pedoman penyelenggaraan ULD
melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, telah ditetapkan pada 30
November 2020 dan diundangkan pada 3 Desember 2020 bertepatan dengan peringatan Hari
Disabilitas Internasional.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi Kemenaker yang telah berinisiatif
melakukan langkah-langkah konkret untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh
terhadap angkatan kerja penyandang disabilitas.

"Mudah-mudahan langkah yang sangat terpuji ini, langkah yang luar biasa ini betul-betul
memberikan nilai tambah, memberikan sentuhan yang positif, yang mencerahkan, memberikan
harapan yang cerah kepada angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia," ujar Muhadjir.

Dia mengatakan pandemi COVID-19 telah berdampak sangat signifikan di semua lapisan
masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas, terutama pada aspek kesehatan, sosial, dan
ekonomi. Berbagai dampak dialami penyandang disabilitas, seperti kehilangan pekerjaan,
kehilangan usaha, dan kehidupannya yang harus berubah dan beradaptasi dengan situasi yang
baru.
"Untuk itu, di tengah kondisi pandemi yang belum usai ini, yang berlangsung sejak bulan Maret
2020, selain fokus pada aspek kesehatan dan sosial, pemerintah juga berupaya agar fokus pada
strategi ekonomi, termasuk ekonomi penyandang disabilitas," pungkasnya.

Diketahui, selain peluncuran, Kemnaker juga memberikan penghargaan kepada enam
perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Keenam perusahaan itu ialah
PT. Chang Shin Indonesia, Kabupaten Karawang; PT. Subang Autocomp Indonesia (SUAI),
Kabupaten Subang; PT. Pungkook Indonesia One, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
PT. Indomarco Prismatama, Provinsi DKI Jakarta; PT. Mega Andalan Kalasan, Provinsi DIY; dan
PT. Starcam Apparel Indonesia, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Penghargaan juga diberikan kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di lima lokasi
penerima program jaring pengaman sosial penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas
terdampak COVID-19, yang selama ini telah menunjukkan komitmen dan kepekaan terhadap
penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas terutama pelayanan
ketenagakerjaan inklusif.

Kelima dinas itu, ialah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang; Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi kabupaten Subang; Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; dan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Yogyakarta.

130