Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 304
"UMK berlaku 1 Januari 2021. Kita akan buka posko pengaduan jika ada perusahaan tidak
menjalankan UMK sesuai ketetapan. Silakan lapor ke kami," ujar Kepala Disnakertrans Riau,
Jonli, Senin (14/12).
Dijelaskan Jonli, kewenangan hak normatif terkait pengawasan tenaga kerja berada di
Disnakertrans Riau. Sehingga ketika ada laporan perihal UMK, pihaknya siap menurunkan tim
untuk menindaklanjuti laporan dan melihat sejauh mana perusahan melaksanakan UMK tersebut.
"Kalau ada laporan pasti kami tindak lanjuti, apalagi kita sudah bentuk tim satuan pelaksana
tugas pengawasan di kabupaten/ kota. Petugas yang terlibat tim nonstruktural, tapi fungsional.
Namun sampai hari ini belum ada serikat pekerja atau buruh dan asosiasi perusahaan yang
protes karena mereka memahami, "jelasnya.
Dari penetapan UMK kabupaten/kota, tujuh di antaranya naik berdasarkan hasil kesepakatan
dewan pengupahan dan serikat pekerjaatau buruh. Sedangkan limadaerah tetap sama
berdasarkan UMK 2020. Sebagian pekerja ada yang protes karena tidak ada kenaikan.
"Sebagian pekerja di lima daerah yang UMK-nya tidak naik merasa keberatan. Mereka meminta
UMK dinaikkan. Namun persoalan ini kita serahkan ke kabupaten/ kota karena ini kewenangan
dewan pengupahan dan asosiasi pekerja/buruh melihat kondisi sekarang. Jangan sampai terjadi
hal-hal yang tak di inginkan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK)," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan,Gubri menandatangani surat keputusan (SK) penetapan UMK 2021.
Tujuh kabupaten/kota menaikkan upah secara bervariasi, sedangkan lima kabupaten/kota
lainnya tidak menaikkan upah sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja.
Tujuh kabupaten/kota yang menaikkan upah masing-masing Kabupaten Kampar, Rp 3.023.840,
Bengkalis Rp 3.342.891, Siak Rp 3.081.146, Kuantan Singingi Rp 3.091. 132, Meranti Rp
2.985.000 dan Kabupaten Rokan Hilir Rp 2.996.539,09.
Sedangkan lima kabupaten/kota yang tidak menaikkan UMK atau sama dengan 2020, yakni
Pekanbaru Rp 2.997.291, Dumai Rp 3.383.834. Kabupaten Rokan Hulu. Rp 2.960.855,
Kabupaten Indragiri Hilir, 2.984.696, dan Pelalawan 3.002.838.89.
(pbn)
303
