Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020

Tumbuhnya usaha informal bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja. "Tenaga kerja kita
lebih banyak diserap di sektor informal dibanding dengan sektor formal," ungkap akademisi
Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, Selasa (15/12).

Menurut Emrus, UMKM bila berkembang bakal menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Berkembangnya UMKM karena mereka mendapatkan kemudahan perizinan.

Lebih jauh Emrus menuturkan, UU sapu jagat Cipta Kerja merupakan strategi politik hukum
pemerintah dan DPR untuk menarik investasi dan membantu meningkatkan perekonomian
masyarakat. Kemudahan perizinan itu memberi kepastian dengan pendaftaran melalui Online
Single Submission bagi para pelaku UMKM.

Emrus yang juga bagian dari Tim Independen Serap Aspirasi Publik UU Cipta Kerja itu mengakui,
ke depannya ada paradigma baru. Ratusan ribu bahkan jutaan sarjana baru memilih bekerja di
sektor informal, yakni kemandirian usaha atau entrepreneur. Paradigma itu berbeda dengan
sebelumnya yang lebih banyak beriorientasi mengajukan lamaran pekerjaan ke perusahaan.
"UU bisa mendobrak kemapanan sosial dari watak karyawan atau pekerja formal menjadi watak
entrepreneur. Dengan Kehadiran UU ini nantinya banyak sekali pergeseran dari UMKM menjadi
UKM, dari UKM menjadi perusahaan menengah, dan ke atasnya lagi," terang Emrus.

Tidak hanya kemudahan perizinan, Emrus menyebut, pemerintah dengan UU Cipta Kerja
nantinya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan Hak Kekayaan
Intelektual (HAKI) Begitu juga pendirian perusahaan terbuka perseroan, semuanya diberikan
kemudahan syarat perizinan dan biaya yang murah. "Ini memangkas birokrasi dan membangun
perekonomian Indonesia," kata Emrus.

Emrus optimistis UU Ciptaker sangat menguntungkan pelaku UMKM. Pengembangan usaha
diberikan panggung yang lebih besar sehingga perekonomian Indonesia ke depan akan lebih
baik. "Saya yakin Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi dunia, apalagi Indonesia mempunyai
kekayaan yang berlimpah," ujar Emrus.

Sebelumnya diberitakan, tim tripartit yang terdiri atas serikat buruh, kadin, dan pemerintah
tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) terkait UU Cipta Kerja. Di dalamnya
meliputi klaster ketenagakerjaan.
Tiga RPP telah selesai dibahas. Yaitu, RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang Hubungan
Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK. Termasuk Revisi PP Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan. Sementara, RPP menyangkut soal pesangon pekerja masih dilakukan
pembahasan.

.

306