Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020

MENAKAR HARAPAN UU CIPTA KERJA PADA PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan optimisme baru dalam
hal ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebab, UU ini berikan sejumlah
kemudahan perizinan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM ).

"Tenaga kerja kita lebih banyak diserap di sektor informal dibanding dengan sektor formal.
Artinya, UMKM yang dibuat dalam UU ini, dipermudah perizinannya dan prosesnya. Sehingga,
banyak masyarakat dan kaum milenial bisa membuka usaha berskala UMKM," kata pengamat
dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, dalam keterangannya, Selasa 15
Desember 2020.

Menurutnya, UU sapu jagat ini merupakan strategi politik hukum pemerintah dan DPR untuk
menarik investasi dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudahan
perizinan akan memudahkan dan memberi kepastian dan juga mempercepat proses perizinan
dengan melakukan pendaftaran melalui Online Single Submission bagi para pelaku UMKM.
Selain itu, ia menilai, kedepannya akan ada paradigma baru, di mana jutaan sarjana baru yang
dulu berlomba mengajukan lamaran pekerjaan ke perusahaan, pasca UU ini diimplementasikan
dan ada aturan turunannya, maka banyak generasi muda justru memilih bekerja di sektor
informal, yakni kemandirian usaha atau entrepreneur.
"Banyak sekali manfaat UU Ini, salah satunya bisa mendobrak kemapanan sosial dari watak
karyawan atau pekerja formal menjadi watak entrepreneur. Dengan Kehadiran UU ini, nantinya
banyak sekali pergeseran dari UMKM menjadi UKM, dari UKM menjadi perusahaan menengah,
dan ke atasnya lagi. Akan terjadi gradasi tingkatan kemampuan. Bahkan, negara-negara maju
di dunia, untuk menjadi negara maju, sektor non formal ditumbuhkan," jelasnya.

Emrus menambahkan melalui UU Cipta Kerja, pemerintah juga akan memberikan kemudahan
bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi produk
usahanya. Selain itu, pelaku usaha yang ingin mendirikan perusahaan terbuka perseorangan
juga diberikan kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah. "Ini
memangkas birokrasi dan membangun perekonomian Indonesia," kata Emrus.

Akan tetapi, Emrus berharap agar Presiden Jokowi dapat menargetkan ke bawahannya terkait
memberikan insentif berupa kemudahan usaha bagi industri kecil, menengah, yang ingin
bermitra dengan usaha besar. Dengan begitu, maka target terpenuhi.

"Seperti meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberikan modal dan pendampingan,
serta Kementerian Tenaga Kerja untuk meningkatkan skill. Jadi terukur," kata Emrus.

Emrus optimistis UU ini akan sangat menguntungkan pelaku UMKM. Pengembangan usaha
diberikan panggung yang lebih besar sehingga perekonomian Indonesia ke depan akan lebih
baik.
"Saya yakin Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi dunia, apalagi Indonesia mempunyai
kekayaan yang berlimpah," ujar Emrus.

Sebelumnya diberitakan, tim tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri
atau Kadin, dan pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) klaster
ketenagakerjaan yang menjadi aturan turunan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tiga
di antaranya telah selesai dibahas yaitu RPP tentang Penggunaan TKA, RPP tentang Hubungan
Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta PHK. Termasuk Revisi PP Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan. Sementara, menyangkut soal pesangon pekerja masih dilakukan
pembahasan. (ren).

311