Page 310 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 310

memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan
              memperhatikan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  sesuai  dengan
              kebutuhan program nasional maupun daerah.

              Pemberi  kerja  yang  memerlukan  tenaga  kerja  dapat  merekrut  sendiri  tenaga  kerja  yang
              dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pelaksana penempatan tenaga
              kerja ini wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja yang
              mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

              Penyiapan pasar kerja online nasional yang terintegrasi menjadi tanggung jawab seluruh : dunia
              industri, dunia pendidikan, lembaga pelatihan kerja, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan
              lainnya. Integrasi yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan diharapkan pada akhirnya
              akan memberi dampak positif kembali kepada seluruh stakeholder.

              Pelayanan  dan  pengelolaan  informasi  pasar  kerja  online  mempunyai  peranan  yang  sangat
              penting dalam sistem antar kerja. Melalui sistem inilah yang akan menjadi salah satu faktor
              penentu keberhasilan penempatan ketenagakerjaan di Indonesia.

              Dalam hal ini, RI telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi pasar
              kerja. Proses pelayanan dan pengelolaan pasar kerja dilaksanakan dengan menggunakan Sistem
              Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER).
              Melalui sistem ini, para perusahaan atau pemberi kerja akan dimudahkan untuk mencari calon
              tenaga kerjanya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan atau kompetensinya, mempermudah
              pencari kerja mencari lowongan dan mendapatkan pekerjaan, serta mempermudah pelayanan
              Informasi Pasar Kerja (IPK) di Dinas.

              Informasi  pasar  kerja  online  ini  mencakup:  pemberian  pelayanan  kepada  pencari  kerja  dan
              pemberi kerja dengan cepat; pendataan pencari kerja, lowongan pekerjaan, dan penempatan
              yang tepat; dan menyediakan data informasi pasar kerja yang akurat dan real time.
              Melalui  kebijakan  ini,  Kemnaker  RI  menegaskan  komitmennya  dalam  mengatasi  persoalan
              pengangguran,  meningkatkan  keahlian  pekerja,  dan  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan
              kesejahteraan  pekerja. Untuk  mewujudkan  hal tersebut,  tentu  saja  membutuhkan  dukungan
              penuh dari semua stakeholders. Di antaranya pemerintah daerah, perusahaan, pencari kerja,
              pekerja, dan pihak lainnya.

              Sebagai  langkah  percepatan,  Kemnaker  RI  terus  berupaya  untuk  mendorong  terwujudnya
              informasi pasar kerja yang cepat, akurat, dan terintegrasi secara nasional. Sistem informasi pasar
              kerja yang baik akan memberikan keuntungan, baik bagi masyarakat pencari kerja maupun bagi
              perusahaan pemberi kerja.

              Permasalahan  pengangguran  tersebut  harus  dapat  diatasi  bersama  melalui  pemanfaatan
              informasi pasar kerja online, tidak saja memudahkan pencari kerja dalam mendapat lowongan,
              tetapi juga mempermudah para stakeholders ketenagakerjaan dalam mendapatkan tenaga kerja
              sesuai dengan kriteria dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

              Selain itu, Kemnaker RI juga mendorong peran aktif dari pemerintah daerah kabupaten/kota
              dalam  mengelola  Bursa  Kerja  Khusus  (BKK)  dengan  tujuan  memaksimalkan  pengelolaan
              penempatan tenaga kerja dan mewadahi komunikasi antar.

              Melalui  pemanfaatan  informasi  pasar  kerja  online  ini,  Kemnaker  RI  sangat  mengharapkan
              terciptanya  komunikasi  dan  kolaborasi  dengan  seluruh  stakeholders,  agar  SDM  di  Indonesia
              mampu bersaing dengan kompetitif, terciptanya akselerasi perekonomian di tengah pandemi
              COVID-19, seiring dengan salah satu fokus pembangunan Pemerintah periode 2019-2024 untuk
              mewujudkan Indonesia maju.
                                                           309
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315