Page 314 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 314
Selain pemberian pesangon, regulasi teranyar ini juga menjamin adanya kompensasi yang harus
dibayarkan kepada yang masa kontraknya telah berakhir. Termasuk juga pemberian sanksi bagi
pengusaha yang melanggar. Berikut rangkumannya: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, pemerintah lewat UU Cipta Kerja menjamin karyawan dengan Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ) mendapatkan hak berupa uang pesangon saat di-PHK
perusahaan. Adapun besaran dan jenis kompensasi itu, kata Ida, disesuaikan dengan alasan.
"Bila terjadi PHK, besaran kompensasi sesuai alasan PHK, jenis kompensasinya pun juga
tergantung alasan PHK-nya. Kompensasi untuk PKWTT berupa uang pesangon, penghargaan
masa kerja dan uang penggantian hak," ujar Ida kepada kumparan, Senin (14/12).
Tak hanya mengatur soal PHK, UU Cipta Kerja ini juga memberikan jaminan berupa kompensasi
bagi karyawan yang masa kontraknya telah berakhir. Ketentuan ini, menurut Ida, juga
dituangkan dalam RPP.
"Bila PKWT berakhir secara normal, maka pekerja berhak atas uang kompensasi berakhirnya
PKWT," sambung Ida Fauziyah.
Kementerian Ketenagakerjaan juga memastikan ada sanksi menanti para yang tak mau
membayar hak karyawan kontrak tersebut.
"Sanksi administrasi akan diberlakukan bagi perusahaan yang tidak memberikan uang
kompensasi terhadap pekerja PKWT," jelas Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada
kumparan, Senin (14/12).
313
