Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2020
P. 96
Ringkasan
Pemda DIY meraih penghargaan daerah yang membidangi Ketenagakerjaan Bagi Disabilitas dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Penghargaan diterima oleh Kadisnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, pada rangkaian peluncuran
Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjan di Jakarta dan disaksikan oleh Wagub
DIY, KGPAA Paku Alam X secara daring dari Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Selasa,
(15/12/2020) Selain itu, PT Mega Andalan Kalasan, Yogyakarta juga mendapatkan penghargaan
sebagai perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
BERDAYAKAN DISABILITAS, PT MEGA ANDALAN KALASAN DAN PEMDA DIY RAIH
PENGHARGAAN
Pemda DIY meraih penghargaan daerah yang membidangi Ketenagakerjaan Bagi Disabilitas dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Penghargaan diterima oleh Kadisnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, pada rangkaian peluncuran
Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjan di Jakarta dan disaksikan oleh Wagub
DIY, KGPAA Paku Alam X secara daring dari Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Selasa,
(15/12/2020) Selain itu, PT Mega Andalan Kalasan, Yogyakarta juga mendapatkan penghargaan
sebagai perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Dari 537 karyawan di PT Mega Andalan Kalasan, ada 10 karyawan penyandang disabilitas dengan
disabilitas tuna rungu wicara, tuna daksa. Jabatan yang diduduki pun mulai dari staf, operator
produksi, kepala regu, kepala unit, dan kepala bagian.
Menakertrans RI, Ida Fauzia dalam sambutannya mengatakan penghargaan ini merupakan
wujud apresiasi negara dalam mendorong pengarusutamaan pemenuhan hak pekerjaan bagi
tenaga kerja penyandang disabilitas didalam hubungan kerja.
"Penghargaan ini diberikan karena pelayanan dinas di kabupaten dan kota merupakan garda
terdepan yang bersentuhan langsung dengan urusan Ketenagakerjaan di daerah. Penghargaan
juga diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas ini dimaksudkan
sebagai wujud apresiasi pemerintah dan untuk memotivasi dunia usaha agar makin lebih
berkomitmen dalam membuka dan mempekerjakan penyandang disabilitas," katanya
Penyandang disabilitas mempunyai hak yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016. Untuk mewujudkan perlindungan akan hak penyandang disabilitas, agar hak
kesejahteraan ekonomi bagi penyandang disabilitas terwujud, perlu diperlukan keterlibatan dan
dukungan semua pemangku kepentingan baik itu pemerintah maupun swasta.
"Kita seharusnya tidak melihat lagi para penyandang disabilitas hanya sebagai objek
pembangunan namun seharusnya sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara
penuh untuk memperjuangkan kehidupan secara merdeka dan bermartabat atas dasar
kesetaraan," lanjutnya.
Kementerian Ketenagakerjaan juga merasa perlu mendorong dan mengingatkan pemerintah
provinsi maupun kabupaten/ kota untuk segera mengimplementasikan layanan disabilitas dalam
bidang ketenaga kerjaan.
"Pedoman penyelenggaraan unit layanan disabilitas telah disiapkan melalui peraturan menteri
Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan unit layanan
disabilitas bidang ketenagakerjaan. Harap segera diimplementasikan," katanya.
95
