Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 Januari 2021
P. 30
Judul Pekerja Migran Indonesia Terhadang Pandemi
Nama Media rri.co.id
Newstrend Penempatan PMI Pada Masa New Normal
Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/967570/pekerja-migran-indonesia-terhadang-
pandemi
Jurnalis Hayatun Sofian
Tanggal 2021-01-27 21:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD NTB) Para Pekerja Migran Indonesaia ini
merupakan warga NTB yang harus diberikan perlindungan, pelayanan dan lainnya
neutral - Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD NTB) PMI ini adalah penyumbang devisa negara
terbesar, kita nomor lima terbesar di Indonesia. Lebih lebih dari Lombok, pulaunya kecil serta
wilayahnya kecil. Tapi, devisa dari PMI ini luar biasa besarnya dari sini
neutral - Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD NTB) Kalau bicara beban mereka ini sudah
menjadi beban sehingga ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Bantuan langsung tunai
(BLT) ataupun program pra kerja bisa diarahkan kepada PMI yang ada saat ini untuk mengurangi
beban mereka. Selama mereka belum berangkat kembali menjadi PMI
negative - Bohari Muslim (Anggota Komisi V DPRD NTB) Komisi V sangat konsen
memperjuangkan anggarannya tapi saat pembahasan dengan TAPD, anggaran tersebut tidak
dapat disetujui. Sehingga, anggaran yang diberikan kepada dinas tenaga kerja sangat tidak
rasional yang berdampak bagi penanganan yang optimal
Ringkasan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam masa pandemi Covid-19
ini cukup banyak dipulangkan dari negara penempatan. Sebab, para pahlawan devisa ke
kampung halaman harus mendapat perhatian serius pemerintah baik di tingkat provinsi dan
kabupaten kota.
PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADANG PANDEMI
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam masa pandemi Covid-19
ini cukup banyak dipulangkan dari negara penempatan. Sebab, para pahlawan devisa ke
kampung halaman harus mendapat perhatian serius pemerintah baik di tingkat provinsi dan
kabupaten kota.
29
