Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 Januari 2021
P. 31

"Para Pekerja Migran Indonesaia ini merupakan warga NTB yang harus diberikan perlindungan,
              pelayanan dan lainnya," kata Anggota Komisi V DPRD NTB Bohari Muslim di Mataram, NTB, Rabu
              (27/1/2021).

              Bohari mengatakan, besarnya sumbangsih diberikan para pekerja migran ini berupa remitansi
              harus berbanding lurus dengan pelayanan diberikan.

              Bohari  menyatakan,  agar  PMI  balik  ke  Indonesia  ataupun  masih  melakukan  isolasi  mandiri
              dibantu dalam Program Bantuan Langsung Tunai guna mengurangi bebannya.

              "PMI ini adalah penyumbang devisa negara terbesar, kita nomor lima terbesar di Indonesia.
              Lebih lebih dari Lombok, pulaunya kecil serta wilayahnya kecil. Tapi, devisa dari PMI ini luar
              biasa besarnya dari sini," kata Bohari.

              Politisi  Partai  Nasdem  NTB  ini  mengakui,  jika  PMI  asal  NTB  balik  ke  daerah  asal  menjadi
              penggangguran.

              Hasil maupun keterampilan dimiliki sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bekerja, atau investasi
              jangka panjang.

              Oleh  karena  itu,  pihaknya  mendorong  dinas  tenaga  kerja  untuk  memberikan  edukasi  dan
              pemahaman agar mereka untuk memanfaatkan skill dan financial yang dimiliki untuk membuka
              lapangan kerja sendiri.

              "Kalau bicara beban mereka ini sudah menjadi beban sehingga ini harus menjadi tanggung jawab
              pemerintah. Bantuan langsung tunai (BLT) ataupun program pra kerja bisa diarahkan kepada
              PMI  yang  ada  saat  ini  untuk  mengurangi  beban  mereka.  Selama  mereka  belum  berangkat
              kembali menjadi PMI," kata Bohari.

              Diakuinya jika anggaran yang ada di dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTB terbatas.

              Keterbatasan anggaran ini membuat Disnakertrans NTB tidak dapat berbuat banyak, sehingga
              DPRD NTB tidak dapat terlalu menekan untuk berbuat lebih maksimal bagi pahlawan devisa ini.

              "Komisi V sangat konsen memperjuangkan anggarannya tapi saat pembahasan dengan TAPD,
              anggaran tersebut tidak dapat disetujui. Sehingga, anggaran yang diberikan kepada dinas tenaga
              kerja sangat tidak rasional yang berdampak bagi penanganan yang optimal," kata Bohari.






























                                                           30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36