Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 301
Judul Bappenas Dukung Revisi UMP DKI oleh Anies Baswedan, Ini Alasannya
Nama Media law-justice.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/122201/bappenas-dukung-revisi-
ump-dki-oleh-anies-baswedan-ini-alasannya/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-23 09:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Itu artinya
memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidak-tidaknya 5,2 persen. Jadi kalau 56 persen
saja dari GDP kita itu adalah konsumsi kenaikan itu saja 2,3 persen sudah ada di tangan
positive - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Bahwa ini perlu
karena ini resiprokal, akan membalik kok. Akhirnya produk-produk itu akan bertambah, akan
menggerakkan demand
negative - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) Saya sangat respect
dengan beliau (pengusaha). Beliau mengatakan kepada saya enggak mungkin Pak Harso
kenaikan UMR itu, UMP itu cuma 1 persen, enggak mungkin, rumusnya itu memang seperti itu
berdasarkan PP dan sebagainya. Tapi itu memang gak mungkin
Ringkasan
Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan yang merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi Rp4,6 juta. Suharso
beralasan kenaikan upah dapat mendorong masyarakat, khususnya rumah tangga untuk
meningkatkan konsumsinya. Apabila konsumsi naik, maka akan berdampak pada pertumbuhan
ekonomi nasional.
BAPPENAS DUKUNG REVISI UMP DKI OLEH ANIES BASWEDAN, INI ALASANNYA
Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan yang merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 menjadi Rp4,6 juta.
Suharso beralasan kenaikan upah dapat mendorong masyarakat, khususnya rumah tangga untuk
meningkatkan konsumsinya. Apabila konsumsi naik, maka akan berdampak pada pertumbuhan
ekonomi nasional.
300
