Page 304 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 304
MENAKER: HAK PENYANDANG DISABILITAS MERUPAKAN ISU LINTAS SEKTORAL
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, isu pembangunan sumber daya
manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas pembangunan. Karenanya, menciptakan tenaga
kerja Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya saing menjadi sebuah keharusan.
Kata dia, keberadaan tenaga kerja yang mumpuni bisa menjadi kekuatan ekonomi, bukan hanya
bagi Indonesia tapi juga dunia.
"Potensi SDM ini harus ditonjolkan kepada dunia. Harapannya, potensi ini akan menarik minat
dunia untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya investasi dalam pembangunan SDM," ujar Ida
dalam keterangannya.
Ida menyebut salah satu isu yang terus menjadi perhatian pemerintah adalah terkait dengan
pengarusutamaan pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.
Ia menegaskan semua pihak, khususnya dunia usaha, harus berkomitmen untuk memberikan
akses dan kesempatan kerja bagi disabilitas.
Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas saat ini telah bergeser, dari paradigma
karitatif dan charity based menjadi paradigma yang human right based.
"Kita juga harus terus meningkatkan kesadaran bahwa isu hak penyandang disabilitas
merupakan isu lintas sektor yang penanganannya memerlukan kerjasama dan kolaborasi antar
pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta, baik di pusat maupun di daerah,"
tuturnya.
Karenanya, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesetaraan, kesempatan, dan aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas. Yakni dengan membangun infrastruktur yang makin akomodatif
untuk menciptakan lingkungan yang aksesibel bagi disabilitas, sehingga memungkinkan mereka
mengakses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.
"Penting pula untuk senantiasa menyertakan keberpihakan akan isu ketenagakerjaan inklusif ini
dalam setiap program dan kebijakan melalui sembilan lompatan kementerian ketenagakerjaan,"
kata Ida.
Politisi PKB itu juga mengingatkan bahwa isu disabilitas telah menjadi isu yang terus
dikedepankan dalam tata kehidupan bernegara dalam seluruh forum kerjasama regional maupun
internasional, seperti, PBB, G-20, Asia Pacific, maupun ASEAN.
"Salah satunya upaya yang telah dilakukan adalah penguatan komitmen melalu Nota
Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN yang telah
ditandatangani pada tanggal 22 Juli 2020, untuk menyelenggarakan pelatihan kerja dan
penempatan kerja pada Badan Usaha Milik Negara," paparnya.
Selain itu, Ida menuturkan pentingnya komitmen bersama dan kolaborasi antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah sebagai garda pelayanan ketenagakerjaan terdepan kepada
tenaga kerja penyandang disabilitas.
Kemenaker kata Ida telah memperoleh dukungan komitmen kuat dari Kementerian Dalam Negeri
yang ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, kepada
Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan melalui Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
303
