Page 312 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021
P. 312
Judul Anies Di Antara Kepentingan Buruh, Pengusaha, Dan Politik
Nama Media Waspada
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL PgB3
Jurnalis *
Tanggal 2021-12-23 09:19:00
Ukuran 227x92mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 8.853.000
News Value Rp 26.559.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya berani tampil beda dengan merevisi upah
minimum provinsi (UMP) 2022, dari yang semula naiknya hanya 0,85% sebesar Rp 38.000
menjadi 5,1% atau Rp 225.667. Wajar saja kalau kebijakan ini menuai pro dan kontra. Yang
pasti kalangan buruh menyambut gembira putusan berani Gubernur DKI Jakarta itu.
ANIES DI ANTARA KEPENTINGAN BURUH, PENGUSAHA, DAN POLITIK
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya berani tampil beda dengan merevisi upah
minimum provinsi (UMP) 2022, dari yang semula naiknya hanya 0,85% sebesar Rp 38.000
menjadi 5,1% atau Rp 225.667.
Wajar saja kalau kebijakan ini menuai pro dan kontra. Yang pasti kalangan buruh menyambut
gembira putusan berani Gubernur DKI Jakarta itu.
Yang juga pasti, putusan buruh melakukan demonstrasi ke Gubernuran DKI akibat dampak
kenaikan UMP tak sampai 1 persen berakhir sukses dengan perubahan kenaikan UMP, dan yang
juga pasti kalangan pengusaha adalah pihak yang paling keberatan dengan kenaikan sepihak
yang dilakukan Anies.
Kalau efek kebijakan pro-buruh tersebut dikaitkan dengan upaya pihak-pihak yang menginginkan
Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 sehingga kaum buruh yang jumlahnya sekira 2 juta
orang berikut keluarga dan anak-anaknya akan memilihnya nanti, semuanya itu sah-sah saja.
Bisa jadi benar, tapi bisa juga salah karena banyak buruh sudah punya pilihan di banyak partai
walaupun mereka mengakunya memilih Anies.
Hemat kita, menaikkan UMP meru-pakan keniscayaan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum
buruh dan keluar-ganya, namun menaikkan UMP di masa pandemi Covid-19 tentu lain ceritanya.
Sebab, kalangan pengusaha pun kesulitan sehingga banyak industri dan pabrik yang tutup.
Konsekuensinya buruh tak lagi menerima gaji, di antaranya korban PHK (pemutusan hubungan
kerja), atau dirumahkan dan hanya digaji setengah saja.
311
