Page 313 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 DESEMBER 2021

Bahkan, banyak yang tidak menerima upah lagi menunggu kondisi perekonomian tumbuh
kembali. Upaya menumbuhkan sektor perekonomian merupakan target yang fokus dilaku-kan
banyak pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah agar pertumbuhannya bisa stabil di atas
5 persen.

Jangan sampai pertumbuhan ekonomi negatif, menjadi minus karena masyarakat hanya
menunggu bantuan sosial (bansos) dari pemerintah saja.

Untuk itu perlu upaya meningkatkan daya beli masyarakat sehingga upaya menaikkan UMP
menjadi salah satu solusi terbaik, bisa diterima akal (berlogika).

Tapi, perlu kecermatan dalam membuat kebijakan. Sebab, tidak semua pengusaha (perusahaan)
mampu membayarkan gaji karyawannya sesuai UMP, bahkan masih banyak pengusaha yang
membayar upah karyawan atau buruhnya jauh di bawah UMP dengan kesepakatan bersama,
dan itu juga sah-sah saja karena masih tahap merintis usaha.

Yang tidak boleh jika ada pengusaha atau industri kelas menengah dan apalagi besar membayar
upah buruhnya di bawah UMR dengan beragam alasan yang sengaja dibuat-buat.

Mampu membayar sesuai UMP tapi hak-hak karyawan/buruh tetap diabaikan pihak pengusaha.
Dalam kasus seperti ini organisasi buruh perlu turun tangan melakukan gugatan hukum karena
tindakan semena-mena itu semakin jauh dari sistem perburuhan kita.

Justru itu, bersyukurlah buruh di DKI Jakarta tahun depan naik menjadi Rp 4.641.854, sudah
jauh di atas gaji PNS/ASN golongan II, kiranya dapat diikuti daerahdaerah lain, termasuk Sumut
dengan catatan bagi perusahaan yang benar-benar mampu melakukannya.

Kalau pertimbangan Anies sudah mengacu pada perkembangan positif dari kajian dan proyeksi
pertumbuhan ekonomi, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua
pemangku kepentingan terkait semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju
ekonomi di wilayah Jakarta, berarti sikap Gubernur DKI berani tampil beda menjadi pejabat
daerah yang pertama berani menaikkan UMP setelah didemo oleh buruh bisa
dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, pemerintah sudah memproyeksikan kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09%. Ini
merupakan hasil perhitungan dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), seperti
angka pertumbuhan ekonomi hingga konsumsi daerah itu.

Namun ditolak buruh! Saat demo bulan lalu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap
menginginkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di tahun 2022 naik 7% - 10%. Buruh mengancam
akan melakukan aksi mogok nasional bila tuntutan tak dipenuhi.

Presiden KSPI menegaskan pihaknya menolak tegas dan keras kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah terkait kenaikan UMP dan UMK, yang mana diproyeksikan hanya naik sekitar 1,09%.
Sehubungan dengan penolakan itu, KSPI mengatakan ada 60 serikat pekerja tingkat nasional
dan 5 konfederasi menyatakan akan menggelar mogok nasional.

Buruh memutuskan KSPI dan lainnya, mogok nasional stop produksi diikuti 2 juta buruh. Ratusan
pabrik akan stop produksi di banyak kabupaten. Harapan kita kenaikan UMP bisa dikaji ulang
dan bagi daerah yang mampu silakan naik dan itu positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Tidak semua perusahaan punya kemampuan membayar upah buruhnya sesuai UMP atau UMR.

Sebab, kalau dipaksakan bisa sama-sama rugi, perusahaan menjadi tutup dan pengangguran
bertambah banyak. Jadi, harus ada ‘’win-win solution’’ dan diperlukan musyawarah antara
perusahaan dan karyawan agar semuanya senang. Jangan sampai terjadi ngotot-ngototan,

312