Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

Ia terus berjuang untuk bisa kembali ke tanah air, meskipun jalan yang harus ditempuhnya berat
dan berliku. Ia sempat harus dititipkan dari orang yang satu ke yang lainnya selama di Libya.
Bahkan ia harus menerima tekanan dan pukulan sampai berdarah dari pihak kantor di Libya.

"Akhirnya saya dapat pukulan sampai berdarah. Kata dia, 'kamu kalau nggak mau nurut sama
saya, kamu saya pukul terus," ucapnya mengulang ancaman dari orang di kantornya di Libya.

Ancaman ini tidak membuat niatnya pulang ke Indonesia luntur.

Setelah hampir dua bulan berlalu dan menanti, akhirnya Martini bisa pulang ke Indonesia.

Setibanya di tanah air, Martini masih melanjutkan perjuangannya untuk memperjuangkan hak-
haknya karena telah dibohongi oleh agensi yang telah memberangkatnya ke Libya.

Karena ia sempat mewanti-wanti agensi untuk tidak membohonginya dan pemberangkatannya
legal bukan ilegal.

Ia melaporkan kasus yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Selama persidangan digelar Martini
didampingi Seknas Solidatitas Perempuan dan SBMI.

"Alhamdulillah akhirnya Yolanda itu dihukum 5 tahun, dengan denda dan harus bayar restitusi
(untuk dirinya-red)," ucapnya.

Usai persidangan, kabar mengenai pembayaran restitusi tidak juga terealisasi. Hingga akhirnya
SBMI dan Solidaritas Perempuan mengirim surat ke Pengadilan, untuk pengajuan restitusi.

Ia mengaku hingga saat ini surat pengajuan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap
buruh migran, seperti yang ia ajukan belum juga mendapat jawaban.

Ia malah menjadi kecewa karena disalah-salahkan karena status TKI Mandiri dari
keberangkatannya bekerja ke luar negeri.

"Katanya TKI Mandiri ini diperbolehkan, sedangkan pemerintah itu tidak memberitahu TKI
Mandiri jalannya itu sepertiapa step by stepnya. Kok malah nyalah-nyalahin kita. Mosok katanya,
'emang kamu nggak tahu katanya itu legal atau ilegal? Ya mana tahu, kalau misalnya TKI Mandiri
itu step by stepnya bagaimana," jelasnya.

Bercermin pada kasus yang ia alami, Martini berharap pemerintah bisa membenahi cara kerjanya
untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran khususnya TKI Mandiri. Khususnya
pemerintah harus lebih mensosialisasikan step by step cara pengurusannya agar legal. Sehingga
tidak akan terulang lagi kasus yang ia alami terlunta-lunta di negara orang dan mengalami
penyiksaan serta tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.(*).

114