Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

Mereka menilai, tindakan Ridwan Kamil yang telah menetapkan UMSK Subang pada 13 Agustus
2020 lalu telah membuka peluang kepada para pengusaha untuk membayar upah di bawah
UMSK Subang 2020 atau setidaknya tidak membayar upah sesuai UMSK yang telah ditetapkan.

"Dalam diktum ketiga SK UMSK tersebut disebutkan bahwa upah minimum sektoral Kabupaten
Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu hanya berlaku bagi perusahaan-
perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang
bersangkutan," papar Ketua Umum FSPS, Deni Suryana di sela-sela aksi di depan Gedung Sate,
Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (23/11/2020).

Artinya, lanjut Deni, perusahaan yang belum memiliki kesepakatan untuk menjalankan UMSK
dengan serikat pekerja, tidak dapat memberlakukan upah sesuai UMSK.

"Nyata-nyata SK UMSK Gubernur Jabar yang mempersyaratkan kenaikan UMSK tersebut, telah
membuat norma baru yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
ketenagakerjaan dan melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004," tegas Deni.
Selain mempersoalkan UMSK Subang, pihaknya juga menyesalkan sikap diam gubernur yang tak
kunjung menetapkan besaran UMSK Karawang Tahun 2020. Menurutnya, sikap gubernur
tersebut merupakan pengabaian terhadap ketentuan perundang-undangan.

Pasalnya, papar Deni, setidaknya terdapat 7 sektor industri di Kabupaten Karawang yang telah
menyepakati besaran UMSK, yakni sektor pengadaan gas alam dan buatan, perdagangan besar
mesin kantor, suku cadang dan perlengkapannya, industri glukosa, industri mesin dan perkakas
mesin untuk pengerjaan logam, jasa industri untuk pengerjaan khusus logam dari barang logam,
serta industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga.

"Oleh karenanya, kami mendesak Gubernur Jabar mencabut diktum ketiga UMSK Subang dan
menuntut Gubernur untuk segera menetapkan UMSK Karawang sesuai peraturan perundang-
undamgan," tandasnya.
Berbeda dengan aksi-aksi buruh sebelumnya, aksi unjuk rasa yang digelar FPSP tersebut digelar
dengan penerapan protokol kesehatan. Peserta aksi mengenakan masker dan menjaga jarak
satu dengan yang lainnya. Orator pun terus mengingatkan peserta aksi, agar tidak berkerumun
lewat mengeras suara.
Ratusan buruh dari FSPS menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan Gubernur Jabar,
Ridwan Kamil terkait UMSK Subang dan Karawang di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin
(23/11/2020). SINDOnews/Agung Bakti Sarasa (shf).

116