Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 197

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang Gunadi Wirawan mengatakan, kenaikan
              UMK 3,29 persen tersebut dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi hingga
              kuartal ketiga 2020.

              Dia  menjelaskan,  usulan  UMK  2021  sudah  sesuai  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No
              78/2015 tentang Pengupahan.

              Menurutnya,  komponen  yang  digunakan  untuk  menentukan  nilai  upah  itu  mengacu  pada
              pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Kota Magelang.

              "Usulan UMK Kota Magelang sudah disetujui oleh Wali Kota Magelang dan saat itu kami kirimkan
              ke  Dewan  Pengupahan  Jawa  Tengah,"  kata  Gunadi,  dalam  keterangan  persnya,  Senin
              (23/11/2020).

              Ia menjelaskan, besaran UMK tahun 2021 yang diusulkan tersebut sesuai hasil sidang Dewan
              Pengupahan Kota Magelang, belum lama ini.

              Sidang  dihadiri  oleh  anggota  dewan  pengupahan  yang  terdiri  dari  pengusaha,  buruh,
              pemerintah, dan akademisi.

              Pengusulan UMK tahun 2021 dihitung berdasarkan data inflasi daerah dan pertumbuhan ekonomi
              daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

              Acuan lain berdasarkan PP No 78 tahun 2015 kenaikan UMK minimal adalah 3,27 persen.

              "Kenaikan sudah di atas 3,27 persen, standar minimal PP No 78, karena besarannya 3,29 persen
              tahun ini. Ini sudah sesuai dengan rekomendasi Kemnaker dan Dewan Pengupahan Provinsi
              Jawa Tengah," ujarnya.

              Dikatakan, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja
              kurang dari satu tahun.

              Sebab,  pekerja  atau  buruh  dengan  masa  kerja  lebih  dari  satu  tahun,  perhitungan  upah
              didasarkan pada struktur dan skala upah.


              Meski  telah  berbentuk  surat  keputusan  (SK)  penerapan  UMK  Kota  Magelang  2021  ini  masih
              terbuka untuk pengusaha menangguhkannya.

              Pihaknya  pun  memberi  kesempatan  perusahaan  di  wilayah  setempat  yang  keberatan,  untuk
              mengajukan penangguhan.

              "Sampai saat ini zero penangguhan dari sekitar 300 perusahaan yang ada. Tahun depan kita
              harapkan  demikian  dengan  kewajibannya  perusahaan,  minimal  harus  membayar  gaji  sesuai
              UMK," ucapnya.

              Usai  ditetapkan,  Disnaker  akan  langsung  melayangkan  surat  edaran  dan  sosialisasi  kepada
              semua perusahaan yang punya kewajiban membayar gaji minimal sesuai UMK tahun 2021.

              "Apabila  usulan  ditetapkan,  per  1  Januari  2021  maka  gaji  minimal  yang  harus  dibayarkan
              perusahaan adalah sebesar Rp1.914.000," katanya.

              Untuk  diketahui,  di  eks-Karesidenan  Kedu,  UMK  2021  tertinggi  adalah  Kabupaten  Magelang
              sebesar Rp 2.075.000, kemudian Kabupaten Wonosobo Rp 1.920.000, dan Kota Magelang Rp
              1.914.000.

              Berada  di  urutan  selanjutnya  Kabupaten  Purworejo  Rp  1.905.000,  Kabupaten  Kebumen  Rp
              1.895.000, dan Temanggung senilai Rp 1.885.000.

                                                           196
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202