Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

neutral - Herawanto (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar) Kenaikan upah dalam
tingkat yang wajar dan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah yang
membutuhkan tenaga terampil (skilled worker) dan penggunaan teknologi yang cukup tinggi
oleh pusat-pusat produksi/industrinya, masih dapat dipertimbangkan

Ringkasan

Buruh mendesak Gubernur Jabar untuk menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021
sesuai dengan rekomendasi awal, yakni sebesar 8%, di seluruh Jabar. Seperti diberitakan
sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar, terdapat 10 kabupaten/kota
yang UMKnya tidak naik. Di lain pihak, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar mengaku
kecewa terhadap keputusan tersebut. Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat, banyak
perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah karyawan.

Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Widjaja menyayangkan
keputusan sejumlah kepala daerah yang tidak menghiraukan surat edaran dari Menteri Tenaga
Kerja yang tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021.

UMK 2021 DINAIKKAN PERUSAHAAN KURANGI KARYAWAN?

Buruh mendesak Gubernur Jabar untuk menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021
sesuai dengan rekomendasi awal, yakni sebesar 8%, di seluruh Jabar. Seperti diberitakan
sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar, terdapat 10 kabupaten/kota
yang UMK-nya tidak naik. Di lain pihak, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar mengaku
kecewa terhadap keputusan tersebut. Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat, banyak
perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah karyawan.

"Kami meminta Gubernur Jabar merevisi SK UMK Cianjur untuk dinaikkan sesuai rekomendasi
awal, (yakni) 8%," tutur Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi
Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, Minggu (22/11/2020).

Sementara itu, untuk 9 kabupaten/kota lainnya, ia meminta agar gubernur juga menggunakan
kewenangannya untuk menaikkan UMK 2021 sebesar 8%. Dengan demikian, menurut dia, buruh
di daerah tersebut juga bisa mendapatkan keadilan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
56i/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2021. Keputusan itu telah ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu
(21/11/2020) dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
Dari 27 kabupaten/kota, terdapat 17 daerah yang UMKnya naik. Kenaikan sekitar 3%-4%.
Sementara itu, 10 kabupaten/kota lainnya ditetapkan sama dengan UMK 2020. Ke-10 UMK yang
tidak naik adalah Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Pangandaran dan Kota Banjar.

"Khusus Kabupaten Cianjur, rekomendasi PJS bupatinya 8% kenaikan UMK tahun 2021. Sampai
dengan terakhir penandatanganan berita acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jabar,
rekomendasi masih tetap 896," katanya.

Namun, dalam SK UMK tahun 2021 yang diterbitkan oleh Gubernur Jabar, Kabupaten Cianjur
menjadi salah satu di antara 10 kabupaten/kota yang UMKnya tidak naik.

28