Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020
P. 34
"Saya mengajak kita semua untuk semalam awareness terhadap pelindungan kepada pekerja
migran kita, karena kita tidak bisa menunda, meniadakan bekerja ke luar negeri, karena itu
adalah hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Kewajiban kita, bagi negara, pemerintah,
memberikan pelindungan kepada pekerja migran," kata Menaker Ida usai menandatangani nota
kesepahaman itu di Jakarta, Kamis (19/11).
Sinergi antara Kemnaker dan Polri itu, ujar Ida, adalah bentuk komitmen kedua institusi untuk
memperkuat pelindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) seperti yang diamanatkan dalam
UU PPMI, baik di pusat maupun daerah.
"Pelindungan di UU) 8 itu dari hulu sampai hilir. Dari kampung halaman sampai kembali ke
kampung halaman. Begitu juga tugas dan fungsi stakeholder. Yang dibutuhkan sekarang
sinergitas, koordinasi antar stakeholder, termasuk sinergi dengan Kepolisian Republik
Indonesia," ujar Ida.
Dalam kesempatan penandatanganan itu, Ida meminta kepada Polri untuk menyosialisasikan
kerja sama itu ke jajarannya di seluruh daerah, yang juga akan dilakukan Kemnaker kepada
seluruh Dinas Ketenagakerjaan di semua provinsi.
Nota Kesepahaman Kemnakerdan Polri bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi
dalam mensinergikan tugas dan fungsi Kemnaker dengan Polri.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain pertukaran data dan/atau informasi,
pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum, bantuan pengamanan, peningkatan
kapasitasdan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana serta
kegiatan lain yang disepakati.
Selain Nota Kesepahaman, dalam kesempatan yang sama juga ditandatangani Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi Serta Pendampingan dalam
Penanganan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia Yang
tidak Sesuai Prosedur. PKB tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman dan berlaku
selama lima tahun.
Di dalam penanda tanganan itu, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI, Komjen. Pol. Gatot Eddy
Pramono, menyatakan apresiasi nota kesepahaman dan PKB yang telah ditandatangani. Ia juga
mendukung penuh agar nota kesepahaman dan PKB ini dapatterimplementaside-ngan baik, e
ani
33
