Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 NOVEMBER 2020

Menurut Roy, alasannya adalah adanya surat klarifikasi rekomendasi dari Pejabat Sementara
Bupati Cianjur tanggal 20 November 2021. "Surat itu tidak pernah dibahas di Dewan Pengupahan
Provinsi Jabar. Sampai selesai rapat, tak ada surat tersebut," tuturnya.

Roy mengatakan, buruh tidak tahu kapan surat susulan dari Kabupaten Cianjur tersebut
disampaikan ke Pemprov Jabar. Menurut dia, hal yang lebih disayangkan adalah tidak dibahas
lagi di Dewan Pengupahan Provinsi Jabar tentang perubahan rekomendasi dari kabupaten/kota.
"01eh karena itu, kami meminta Gubernur Jabar untuk merevisi SK UMK Cianjur untuk dinaikkan
sesuai rekomendasi awal, (yakni) 8%," ucapnya.

Namun, terlepas dari hal itu, menurut dia, buruh mengapresiasi gubernur yang sudah
menetapkan UMK tahun 2021 sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota di 17 kabupaten/kota
lainnya.

Tahun ini, Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jawa Barat sekaligus nasional
dengan angka Rp 4.798.312,00 (Rp 4-594-324,54 pada tahun 2020). Sementara itu, Kota Banjar
masih berada di angka terendah, yakni Rp 1.831.884,83 (sama seperti UMK 2020).

Kecewa

Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Widjaja menyayangkan
keputusan sejumlah kepala daerah yang tidak menghiraukan surat edaran dari Menteri Tenaga
Kerja yang tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021.

Walaupun ia menyadari surat tersebut sifatnya tidak mengikat, pada kondisi resesi saat ini, para
kepala daerah semestinya memahami dan bisa lebih arif dalam mengambil keputusan, bukan
sekadar mendahulukan kepentingan politik.

"Kenaikan ini menunjukkan tidak ada rasa ikut prihatin, tidak ada kepekaan bahwa akibat Covid
ini tekanan yang dirasakan luar biasa. Jangan-jangan, para kepala daerah ini tidak memahami
bagaimana sulitnya sekarang," ujarnya melalui telefon, kemarin.

Dedy mengungkapkan, sudah banyak rekan pengusaha yang mengeluhkan keputusan
pemerintah daerah tersebut. Tidak sedikit dari para pengusaha tersebut yang
mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja.

"Kalau upah naik, artinya cost bertambah. Agar cost tidak membengkak, ya caranya dengan
mengurangi jumlah tenaga kerja. Terjadinya PHK akan terbuka karena kenaikan ini bukan berita
baik. Ekonomi belum pulih, pasar juga belum membaik, jadi mau bagaimana lagi?" katanya.

Ia menambahkan, kenaikan UMK tersebut seolah-olah tidak merasakan keprihatinan yang
tengah dialami para pekerja yang kehilangan pekerjaan dan dirumahkan sebelumnya.

Sementara itu, pekerja yang masih beraktivitas, selain mendapatkan bantuan dari pemerintah,
juga mendapatkan kenaikan upah.

"Kondisi ini memprihatinkan kita, apalagi jumlah yang di-PHK bisa semakin bertambah dengan
adanya kenaikan UMP. Tadinya, kami berharap ketegasan dari Gubernur Jabar terhadap daerah-
daerah yang tidak mengikuti anjuran dari menteri dan mengikuti langkah gubernur yang tidak
menaikkan UMP," tuturnya.

Lebih lanjut, Dedy mengatakan, pada saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dan masih memiliki
waktu hingga dua pekan ke depan untuk menyikapi perkembangan tersebut. Ia berencana
mengirim surat kepada Gubernur Jabar untuk meminta audiensi dan menyampaikan kesulitan
yang dihadapi.

29