Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 133
UU CIPTA KERJA DIHARAPKAN BAKAL DUKUNG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
NASIONAL
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diharapkan bakal mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan
yang dapat mendukung peningkatan produktivitas nasional. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), Anwar Sanusi, menyebut bahwa produktivitas Indonesia masih
berkisar di angka 74,4 persen. Angka ini masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN
sebesar 78,2 persen.
"Environment peningkatan produktivitas dapat kita ciptakan melalui UU Cipta Kerja," katanya,
saat menyampaikan sambutan dalam Forum Komunikasi Staf Ahli Menteri (Forkomsam) di Bogor,
Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).
Dari sisi produktivitas, Indonesia juga masih kalah dengan negara-negara tetangga, seperti
Filipina (86,3 persen), Singapura (82,7 persen), Thailand (80,1 persen), dan Vietnam (80
persen).
Bahkan jika dibandingkan dengan negara lain yang produktivitasnya di bawah rata-rata ASEAN,
Indonesia masih kalah dari Laos (76,7 persen) dan Malaysia (76,2 persen).
Anwar menyatakan, peningkatan produktivitas tersebut dapat diwujudkan karena Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bertujuan untuk
menyederhanakan, menyingkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan
lapangan kerja, sekaligus sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektifitas
birokrasi.
"Sekarang kita bukan hanya menciptakan tenaga kerja terampil, tapi kita betul-betul
menciptakan ekosistem, environment ketenagakerjaan itu sendiri," katanya.
Selain produktivitas, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk menyelesaikan tantangan
ketenagakerjaan lainnya. Salah satunya adalah bonus demografi.
"UU Cipta Kerja juga sebagai sarana untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia, dimana
Indonesia kini memiliki bonus demografi dengan sebagian besar penduduknya berusia produktif
atau kerja," tambahnya.
Anwar mengatakan, UU ini ini juga dibutuhkan agar memanfaatkan bonus demografi, dan
membantua Indonesia keluar dari jebakan negara berpengasilan menengah.
Berdasarkan data Kemnaker, terdapat 3,1 juta pekerja, baik yang dirumahkan maupun yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat pandemi Covid-19.
"Ini kalau benar-benar kita kelola dengan baik akan memberikan opportunity yang luar biasa.
Hal tersebut merupakan salah satu yang menjadi urgensi diterbitkannya UU Cipta Kerja,"
pungkasnya.
132
