Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 18
Yose Rizal mengatakan, saat ini kebutuhan lapangan kerja di Indonesia terus meningkat. Selain
banyak usia yang baru masuk pasar kerja, saat ini banyak yang menjadi korban PHK karena
krisis ekonomi akibat Covid-19.
PENGAMAT: UU CIPTAKER SOLUSI KUNCI ATASI PERSOALAN EKONOMI
Sejumlah pengamat ekonomi meyakini Omnibus Law UU Cipta Kerja atau Ciptaker mampu
menjadi solusi kunci dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia. "Ini adalah angin segar
untuk reformasi perekonomian kita yang selama ini dibebani regulasi yang tidak perlu. Bahkan,
menjadi sumber-sumber resesi ekonomi," ujar Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic
and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri dalam keterangan tertulis yang diterima di
jakarta, kemarin (12/11).
Yose Rizal mengatakan, saat ini kebutuhan lapangan kerja di Indonesia terus meningkat. Selain
banyak usia yang baru masuk pasar kerja, saat ini banyak yang menjadi korban PHK karena
krisis ekonomi akibat Covid-19.
Langkah Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai sudah
tepat untuk pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah dinilai sudah melakukan sejumlah upaya
untuk memulihkan perekonomian nasional di tengah masa pandemi. "Mudah-mudahan, dengan
adanya deregulasi yang signifikan dari UU ini dunia usaha di Indonesia semakin meningkat. Saya
yakin kelak UU ini akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia," ujarnya seperti dikutip
Antara.
Sementara itu Peneliti Senior Padjadjaran Inisiatif, Slamet Usman Ismanto, menyebut
pengesahan UU Cipta Kerja harus mampu menjawab keinginan publik tentang peningkatan daya
dorong ekonomi melalui sektor investasi, tata kelola birokrasi dan peningkatan daya saing global.
"Di tengah kondisi dinamika ekonomi global yang tak menentu, UU Cipta Kerja harus mampu
menginjeksi pertumbuhan ekonomi lewat sektor investasi dan membuka seluas-luasnya daya
serap tenaga kerja," katanya.
Daya saing Indonesia, lanjut dia, harus mampu ditunjukkan oleh kinerja ekonomi yang membaik,
efisiensi pemerintah, efisiensi. bisnis dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Sehingga,
peringkat IMD World Competitiveness Ranking kita terus meningkat tak lagi diperingkat 40.
"Paska pengesahan UU Cipta Kerja, pemerintah harus membangkitkan daya saing Indonesia
yang selama ini terpuruk akibat regulasi dan birokrasi pemerintah yang terlalu rumit dan
berakibat pada kurangnya daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan utama investasi. "Butuh
kerja sama dari berbagai pihak saat ini untuk dapat kembali bangkit dan mengatasi kondisi
pandemi dan memulihkan kondisi ekonomi nasional di tahun depan," kata Slamet.
Sementara itu Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (Hipmi), Sari Pramono menyakini UU Cipta Kerja bisa menjadi solusi bagi
angkatan kerja Indonesia. Sebab, regulasi sapu jagat itu dinilai akan memudahkan sektor usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sisi perizinan.
Tidak hanya itu, Omnibus Law ini juga menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha serta
memudahkan persyaratan investasi. Artinya, akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang
menjadi kesempatan bagi angkatan kerja Indonesia untuk memiliki pendapatan yang layak
dengan adanya UU ini.
Sebelumnya, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arteria Dahlan meyakini adanya UU Nomor
11/2020 tentang Cipta Kerja akan mampu menyelamatkan Indonesia dari resesi ekonomi.
17
