Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 23
pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Untuk hasilnya sedang diolah oleh pemerintah. Kami
belum bisa memberi informasi detail," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Dia mengaku pihaknya tak ikut dalam perundingan (RPP) turunan dari klaster ketenagakerjaan
UU Cipta Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan unsur pengusaha.
Pasalnya, sejak awal ia telah menyatakan sikapnya menolak UU Ciptaker yang sudah disahkan
menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. "KSPI tidak mau ikut karena kami
menolak UU Nomor 11 /2020 tentang Cipta Kerja, sehingga tidak mungkin ikut membahas
peraturan turunannya," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/11).
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaanmenyatakan tengah menyusun empat rancangan
peraturan pemerintah (RPP) turunan dari klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Keempat RPP
tersebut adalah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat mengatakan sudah memulai perundingan tripartit
untuk penyusunan RPP. Targetnya, aturan turunan itu rampung dalam tiga bulan.
"Minggu lalu kami sudah memulai menyertakan SP/SB (kaum buruh), teman-teman Apindo Kadin
untuk sama-sama membahas RPP. Ada 4 RPP yang kami siapkan, sekarang sedang dalam proses
penyusunan RPR" ujarnya.
Menurut Ida, Kemenaker diberi 3 bulan untuk menyelesaikan aturan turunan tersebut. Karena
keterbatasan waktu, pihaknya berusaha untuk memaksimalkan forum dialog agar segera
menyelesaikan perumusan tersebut.
Menaker menjamin pemerintah terbuka dalam membahas beleid tersebut. Pihaknya juga terus
membuka pintu dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk unsur serikat
pekerja/serikat buruh maupun pengusaha dalam pembahasan yang dilakukan. O lari/mohar/lba
22
