Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020

Kendati pembahasan masih berlangsung dan belum final, namun Bibit berharap aturan turunan
terkait pengupahan dari UU Cipta Kerja ini bisa rampung sebelum akhir tahun. Tujuannya agar
bisa segera memberi kepastian hukum pada tahun depan.

Masukan Pengusaha

Sementara itu, kalangan pengusaha sebelumnya menyatakan sudah memberikan masukan
terkait RPP Pengupahan dan aturan turunan lain di pembahasan. Hal ini dibenarkan oleh Bibit,
namun belum final juga karena ada beberapa keinginan yang belum tercapai.

"Misalnya pengusaha menyampaikan keberatannya di RPP terkait PKWT, pengusaha inginnya
tidak ada batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu, tapi pemerintah berikan waktu, jadi belum
final. Karena masih dibahas, mi belum bisa disimpulkan, nanti konklusinya di pemerintah,"
ujarnya seperti dikutip CNNlndonesia.com.

Di sisi lain, menurut dia, kehadiran serikatnya dalam pembahasan RPP Pengupahan dan aturan
turunan lain sebenarnya tetap akan berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari
serikat buruh lain yang menolak ikut dalam pembahasan. Hanya saja, ia tidak bisa, menjamin
bahwa hasil akhirnya akan memuaskan semua serikat buruh.

"Kami tidak bisa mengakomodir 100 persen, tapi kan yang tidak ambil bagian juga lakukan JR
(judicial review), jadi ini pararel saja, meski disayangkan jalannya beda, ada yang ikut bahas,
ada yang tidak," tutur dia.

Tidak hanya itu. Serikat buruh lain, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengaku tak tahu
menahu seperti apa perkembangan pembahasan RPP Pengupahan dan aturan turunan lain dari
UU Cipta Kerja saat ini. Sebab, mereka menolak ikut pembahasan karena menentang
pengesahan UU Cipta Kerja.

"Organisasi kami sejak awal tidak setuju terkait UU Cipta Kerja, jadi semua aturan turunannya
pun kami tidak setuju dan menolak ikut, kami pilih jalur JR ke Mahkamah Konstitusi," kata
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat.

Selain itu, Mirah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan pun tidak berusaha merangkul
serikat buruh yang menolak ikut pembahasan demi mengakomodir masukan dari para buruh.
Hanya saja, ia mendengar pembahasan berbagai aturan turunan masih alot. "Yang saya dengar
masih alot, belum ada titik temu," ujarnya.

Mirah mengatakan sejak awal Aspek sudah tak setuju dengan keberadaan uu sapu jagat, karena
itu pihaknya tak akan ambil kue dalam seluruh hal yang berkaitan dengan UU Ciptaker, termasuk
penyusunan aturan turunannya. "Dari awal organisasi saya tidak setuju tentang keberadaan UU
Omnibus Law Ciptaker. Atas hal tersebut maka kami tidak masuk ke semua hal yang terkait
dengan pembahasan RPP-nya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari perwakilan serikat buruh,
Sunardi mengatakan dewan tidak ikut dalam pembahasan. Biasanya dewan hanya memberikan
masukan, namun tidak menjadi tim inti sehingga ia tidak tahu menahu mengenai perkembangan
dari pembahasan RPP Pengupahan saat ini. "Tapi kalau tidak salah dengar, tanggal 13 November
besok mau difinalkan untuk dibawa ke Kemenko Perekonomian, mungkin nanti Kemenko
lanjutkan ke presiden," ujarnya

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) RI dari unsur DPN Apindo Adi
Mahfudz Wuhadji menyebutkan pembahasan tingkat tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan
buruh telah dirampungkan dan saat ini tengah menunggu keputusan pemerintah. Pembahasan
itu mencakup RPP tentang Pengupahan, Tenaga Kerja Asing, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,
dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. "RPP tersebut sudah dibahas di tingkat tripartit yakni
21