Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 21
negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depe-nas) RI) RPP
tersebut sudah dibahas di tingkat tripartit yakni pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.
Untuk hasilnya sedangdiolaholeh pemerintah.Kami belum bisa memberi informasi detail
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) KSPI tidak mau ikut
karena kami menolakUU Nomor 11 /2020tentangCipta Kerja, sehingga tidak mungkin ikut
membahas peraturan turunannya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Minggu lalu kami sudah memulai menyertakan
SP/SB (kaum buruh), teman-teman Apindo Kadin untuk sama-sama membahas RPP. Ada 4 RPP
yang kami siapkan, sekarang sedang dalam proses penyusunan RPR
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai, salah satu serikat buruh
yang masuk dalam tim pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan
mengungkapkan, belum ada hasil final dari pembahasan aturan turunan Omnibus Law UU Cipta
Kerja. Sementara itu, kalangan pengusaha sebelumnya menyatakan sudah memberikan
masukan terkait RPP Pengupahan dan aturan turunan lain di pembahasan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat mengatakan sudah memulai perundingan tripartit
untuk penyusunan RPP. Targetnya, aturan turunan itu rampung dalam tiga bulan. Menurut Ida,
Kemenaker diberi 3 bulan untuk menyelesaikan aturan turunan tersebut. Karena keterbatasan
waktu, pihaknya berusaha untuk memaksimalkan forum dialog agar segera menyelesaikan
perumusan tersebut.
ALOT, PEMBAHASAN RANCANGAN PP PENGUPAHAN
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Raweyai, salah satu serikat buruh
yang masuk dalam tim pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan
mengungkapkan, belum ada hasil final dari pembahasan aturan turunan Omnibus Law UU Cipta
Kerja. Sementara itu, kalangan pengusaha sebelumnya menyatakan sudah memberikan
masukan terkait RPP Pengupahan dan aturan turunan lain di pembahasan.
"Masih butuh difinalkan. Jadi belum final kemarin tentang pengupahan dan jaminan kehilangan
pekerjaan juga," ungkap Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri KSPSI Yoris Raweyai, Bibit
Gunawan, di Jakarta, Kamis (12/11).
Dari sisi RPP Pengupahan, Bibit mengatakan poin-poin yang belum final salah satunya terkait
penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk diterapkan di kabupaten/kota.
"Ini masih belum ada kesesuaian pandangan dari pekerja," ujarnya.
Selain itu, menurut dia, buruh juga masih mengajukan agar upah sektoral tetap diatur.
Pasalnya, fakta di lapangan saat ini berbeda, di mana masih ada sektor unggulan yang tidak
sama ketentuan upahnya dengan reguler yang mengikuti UMP.
Sementara dari sisi RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan, menurutnya justru belum dibahas sama
sekali. Kalangan buruh pun masih menunggu draf awal dari pemerintah selaki pengusul program
ini. "Jadi masih tunggu draf awal dari pemerintah, baru kemudian kami akan berikan pandangan
dan sikap," jelasnya.
20
