Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 NOVEMBER 2020
P. 239
Judul Hapuskan Salah Paham, DPR RI Tegaskan Upah Minimum Tetap Ada
Dalam UU Cipta Kerja
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01946327/hapuskan-
salah-paham-dpr-ri-tegaskan-upah-minimum-tetap-ada-dalam-uu-
cipta-kerja
Jurnalis Alza Ahdira
Tanggal 2020-11-12 10:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Kita sudah menyatakan, bahwa bagi
perusahaan yang sudah membayar lebih dari upah minimum kabupaten kota, perusahaan
dilarang membayar upah di bawah itu.
Itu artinya upah minimum sektoral tetap ada, terus berlanjut
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Terkait dengan upah minimum
kabupaten, dari awal sudah kami sampaikan kepada teman-teman serikat pekerja, bahwa apa
yang sudah kami hasilkan bersama dengan pemerintah tidak sepenuhnya menjadi suatu hal yang
menyenangkan dan bisa diterima teman-teman serikat pekerja.Sekali lagi dalam posisi itu kita
sama,
positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Kalau dikatakan semua yang ada di
Omnibus Law itu mengecewakan ini tidak fair. Walau pun saya mengerti perasaan kawan-kawan
dan itu sama dengan seluruh pimpinan dengan perasaan kita semua
Ringkasan
Hingga memasuki bulan November 2020, aliran unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta
Kerja masih saja terjadi di seluruh penjuru Indonesia.
Ini dikarenakan, UU yang dikenal juga sebagai Omnibus Law ini dianggap akan merugikan
bangsa Indonesia khususnya para buruh dan juga pekerja.
238